Munas Alim Ulama dan Konbes NU Tahun 2019 kali ini mengambil tema “MEMPERKUAT UKHUWAH WATHANIYAH UNTUK KEDAULATAN RAKYAT.” Pemilihan tema ini dilandasi oleh situasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yaitu pemilu serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden serta para wakil rakyat tahun 2019. Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan bahwa sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, hasil pemilu harus mampu menjunjung, menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia:
تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة
Karena itu, Pilpres, Pileg dan Pilkada tidak boleh berhenti sebagai ajang suksesi kekuasaan, tetapi momentum penyelenggaraan kembali komitmen penegakan kedaulatan rakyat di tengah situasi zaman yang berubah dan bergerak cepat.
Salah satu perubahan itu ditandai oleh gelombang Revolusi Industri 4.0. yang bertumpu pada penggunaan massif teknologi informasi komunikasi berbasis internet (internet of things), kecerdasan buatan (artficial intelligent) dan analisis big data. Revolusi Industri 4.0 berdampak luas, terutama pada sektor lapangan kerja. Menurut Mckinsey Global Institute, Revolusi Industri 4.0 akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambil-alih oleh robot dan mesin. Khusus di Indonesia, akan ada sekitar 3,7 juta lapangan kerja baru yang terbentuk, tetapi ada sekitar 52,6 juta lapangan kerja yang berpotensi hilang akibat revolusi digital.
Bagian dari peluang positif Revolusi Industri 4.0. telah kita rasakan di Indonesia dengan kemudahan-kemudahan transaksi online untuk memenuhi sejumlah hajat hidup masyarakat. Namun, bagian dari ancaman Revolusi Industri 4.0. adalah tergusurnya sejumlah lapangan kerja di tengah masalah pengangguran dan postur tenaga kerja yang belum bersaing. Sekitar 60% angkatan kerja kita adalah lulusan SMP ke bawah. Bagaimana nasib mereka? Dalam revolusi digital, mereka terancam terus menerus menjadi korban pembangunan. Sektor pertanian adalah penyumbang terbesar kedua PDB Indonesia. Namun, di sektor tempat bergantung hidup 82% rakyat miskin ini, 30% adalah petani cangkul yang masih terseok di gelombang Revolusi Industri 1.0.
NU perlu mengingatkan bahwa manusia dan kemanusiaan harus tetap merupakan dimensi utama dalam pembangunan. Tugas pemerintah adalah mengelola peluang positif revolusi digital sekaligus mereduksi, mengantisipasi, dan merekayasa ‘mudharat-mudharat’ teknologi agar tidak mendehumanisasi pembangunan. Jepang telah bicara tentang Revolusi Industri 5.0. yang mendedikasikan capaian teknologi untuk melayani kemanusiaan (human-centered society). Indonesia, dengan segala kearifannya, harus mampu menyambut peluang-peluang baru tanpa menimbulkan jurang ketimpangan sosial yang lebih dalam.
Presiden, Rais ‘Aam, para Tamu Undangan, dan hadirin-hadirat yang berbahagia.
Nahdlatul Ulama didirikan dengan dua mandat besar, yaitu peran dan tanggung jawab keagamaan (mas’ūliyah dīniyah) dan peran dan tanggung jawab kebangsaan (mas’ūliyah wathaniyah). NU bukan hanya terpanggil untuk mengurus masalah ubudiyah, fikrah dīniyah, atau harakah Islâmiyah, tetapi juga masalah-masalah kebangsaan. Dalam kapasitas yang dimungkinkan, NU selalu berupaya membantu program-program Pemerintah yang mendukung kesejahteraan rakyat. NU juga memastikan bahwa NKRI adalah kesepakatan final yang tidak boleh dirongrong siapa saja. Karena itu, siapa saja yang mengancam NKRI, berniat menggerogoti dan merobohkan NKRI, akan berhadapan dengan NU.
Sebagai pelaksanaan dari mandat keagamaan dan kebangsaan, Munas Alim Ulam dan Konbes NU 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat kali ini akan membahas sejumlah masalah penting yang diklasifikasi dalam Masâil Wâqi’iyah (mencakup bahaya sampah plastik, niaga perkapalan, bisnis money game, dan sel punca); Masâil Maudlûiyah (masalah kewarganegaraan dan hukum negara, konsep Islam Nusantara, dan politisasi agama), dan Masûil Dîniyah Qanûniyah (RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha agar kedzaliman ekonomi global dapat dicegah dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual). Di bagian Rekomendasi, NU tengah mengkaji agar Pemerintah mempertimbangkan kembali pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk mengatasi defisit pasokan energi dalam jangka panjang.
Khusus terkait sampah plastik, NU sangat prihatin dengan status Indonesia sebagai penghasil limbah plastik terbesar kedua di dunia setelah China. Indonesia menghasilkan sekitar 130.000 ton sampah plastik setiap hari. Hanya separo yang dibuang dan dikelola di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sisanya dibakar secara ilegal atau dibuang ke sungai dan laut yang merusak ekosistem. Ketika sampah mikroplastik berubah menjadi nanoplastik dan kemudian dimakan ikan dan seterusnya dikonsumsi manusia, limbah plastik telah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Mengingat semakin mendesaknya polusi plastik, NU mendesak Pemerintah melakukan upaya yang lebih keras untuk menekan dan mengendalikan laju pencemaran limbah plastik di Indonesia.
Selain itu, menyadari dan menyikapi posisi dan kondisi Indonesia yang rawan bencana alam, semua pihak terutama Pemerintah harus berupaya memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana masyarakat terutama di daerah berisiko tinggi terdampak bencana.
Nahdlatul Ulama mendorong agar hal itu dilakukan dengan cara: (1) meningkatkan kapasitas (pengetahuan dan skill) masyarakat dalam menghadapi bencana berbasis kearifan lokal terutama melalui pesantren dan madrasah; (2) Pemerintah Daerah harus menjadikan pengurangan risiko bencana terintegrasi dalam rencana pembangunan; (3) melakukan simulasi rutin penanganan bencana; (4) menyepakati sistem peringatan dini dan mekanisme penyelamatan diri saat terjadi bencana agar masyarakat dapat menyelamatkan diri; dan (5) mengalokasikan anggaran yang memadai.
Presiden, Rais ‘Aam, para Tamu Undangan, dan hadirin-hadirat yang berbahagia.
Sebagai bagian akhir sambutan, perlu saya tegaskan bahwa Nahdlatul Ulama mendukung komitmen Vatikan dan Al-Azhar yang dituangkan dalam “Human Fraternity Document” atau Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang ditanda-tangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Sheikh Ahmed Al Tayeb pada tanggal 4 Februari 2019.
Dukungan itu didasarkan konsepsi persaudaraan yang dianut Nahdlatul Ulama berupa persaudaraan sesama muslim (ukhuwah islamiyah), persaudaraan sebangsa dan setanah air (ukhuwah wathaniyah) dan persaudaraan sesama anak manusia (ukhuwah insaniyah atau ukhuwah bashariyah) sebagaimana didekralasikan Nahdlatul Ulama tahun 1984. Mengapa? Karena dalam pandangan Nahdlatul Ulama, “Human Fraternity Document” merupakan bagian dari konsepsi persaudaraan yang telah diperjuangkan dan diimplementasikan Nahdlatul Ulama sekurang-kurangnya terhitung sejak 35 tahun lalu dan konsepsi persaudaraan tersebut dapat memberi kontribusi bagi upaya untuk: (1) menghentikan permusuhan muslim dan non muslim di dunia; (2) menerima negara bangsa dan menolak khilafah; (3) menerima konstitusi dan tidak mempertentangkan dengan syariah; dan (4) mewujudkan perdamaian dunia.
Demikian dan mohon berkenan Bapak Presiden memberi sambutan sekaligus membuka acara Munas dan Konbes NU di Jawa Barat, 27 Februari 2019 – 1 Maret 2019.
شكرا ودمتم في الخير والبركة والنجاح، والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Pengajar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)