Nilai-Nilai Islam dalam Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari Bahasa Yunani demokratika yang berarti “kekuasaan rakyat”. Diksi ini dibentuk dari kata demos yang bermakna “rakyat” dan kratos yang bermakna “kekuasaan”. Makna merujuk kepada sistem politik Yunani kuno pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM.

Sistem ini lahir dalam konteks pelibatan rakyat secara langsung dalam membuat suatu keputusan. Sebagai sebuah sistem dan ideologi, demokrasi terus mengalami perkembangan konsep dan pemikiran. Begitu pula dengan definisinya yang tak memungkinkan diringkas hanya dalam satu kalimat.

Demokrasi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pemerintahan. Sebagai bentuk pemerintahan, secara sederhana demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Demokrasi yang dianggap sebagai sistem politik harus berpijak pada prinsip bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas yang diwakilkan oleh wakil-wakil yang selalu diawasi oleh rakyat. Di samping itu, demokrasi juga dapat diposisikan sebagai sikap hidup yang berarti partisipasi dari setiap warga negara dalam membentuk nila-nilai kehidupan.

Lalu, bagaimana demokrasi dalam perspektif Islam? Kata demokrasi tentu tidak dapat ditemukan dalam sumber utama Islam, Al-qur’an dan hadist Nabi. Namun, bukan berarti konsep dan kebermaknaan demokrasi tidak ditemukan rujukannya dalam Islam. Justru, prisnsip-prinsip pokok demokrasi sesuai dengan ajaran keislaman, sebagai berikut:

Pertama, konsep syura’ (musyawarah). Al-qur’an mengajarkan bahwa pengambilan sebuah keputusan perlu ditempuh melalui musyawarah, sebagaimana yang terkandung dalam Surah Asy-syura’: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”

Dalam praktiknya, Nabi Muhammad Saw. juga mencontohkan bagaimana bermusyawarah kepada umatnya. Misalnya dalam persoalan mengatur strategi perang Badar. Hal ini dimaksudkan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh merasa lebih tahu dan benar sehingga tidak memerlukan musyawarah dengan orang lain.

Kedua, berdasarkan konstitusi dan hukum yang dihasilkan prinsip konsensus (ijma’). Di era Nabi Muhammad, ketentuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat secara majemuk dapat dijumpai pada Piagam Madinah. Sementara itu, hukum yang mengatur internal umat Islam sendiri harus merujuk pada Al-qur’an, hadist, dan konsensus ulama (ijma). Dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, umat Islam harus mematuhi konsensus bangsa yang telah disepakati, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga, konstitusi dan hukum harus diorientasikan dalam tujuan mencapai keadilan. Aturan-aturan yang ada tidak boleh tebang pilih, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bahkan, Allah tetap meminta jangan sampai kebencian terhadap seseorang ataupun kelompok tertentu membuat umat Islam tidak dapat bersikap adil, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

 “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Keempat, al-musawah atau kesetaaan. Artinya bahwa tak seorangpun dapat merasa lebih tinggi dan berkuasa atas yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Pemimpin yang berkuasa sekalipun tak berarti dapat berlaku sewenag-wenang, melainkan harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam qoidah fiqh disebutkan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Yang berarti bahwa kebijakan pemimpin harus sejalan dengan kemaslahatan umat. Dalam konteks hukum, tidak ada yang kebal hukum, semuanya setara dihadapan hukum.

Kelima, prinsip kebebasan (al-hurriyah). Islam menjamin manusia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Kebebasan di sini bukan berarti bebas tanpa adanya aturan. Namun, bebas yang berahlak dan tidak melanggar ketentuan atau aturan yang berlaku. Bahkan, umat manusia juga memiliki kebebasan untuk menentukan, apakah dirinya akan menjadi atau tidak.

Kelima nilai tersebut menjadi landasan dalam mengorientasikan demokrasi di Indonesia bagi umat Islam khususnya, sehingga umat Islam tidak hanya menjadi muslim yang baik, tetapi menjadi warga negara yang baik pula. Dengan demikian, jika demokrasi kita berlandaskan kelima prinsip tersebut, maka demokrasi bukan hanya berkorelasi dengan nilai-nilai Islam saja, melainkan juga menjadi wujud implementasi nila-nilai Islam itu sendiri.